Saberpungli: Guru Wajib Ketahui! , Ini Dia Contoh Kasus Pungli Di Sekolah Yang Perlu Anda Awasi Dan Waspadai

Contoh Kasus Pungli di Sekolah Yang admin bagikan dan perlu diketahui oleh para guru dan juga masyarakat Indonesia ini didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar . 

Gambar Ilustrasi

Oleh karena itu, Perlu disikapi dan sampaikan ke jajaran ujung tombak dalam rangka saling mengingatkan antar kita. Nah Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia. Adapun SATGAS SABER PUNGLI memiliki 4 fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. SATGAS SABER PUNGLI juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres). 

Biasanya komite sekolah dijadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli ke siswa maupun orangtua siswa

Susunan SATGAS SABER PUNGLI sebagai berikut :

1. Pengendali/Penanggungjawab : Menko Polhukam Wiranto.
2. Ketua Pelaksana : Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno.
3. Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemdagri Sri Wahyuningsih (Pelaksana Tugas).
4. Wakil Ketua Pelaksana II : JAM Bidang Pengawasan Widyo Pramono.
5. Anggota Satgas terdiri dari : Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui :

WEBSITE : http  ://saberpungli.id 
SMS                      : 1193
CALL CENTER : 193

Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).

58 Jenis Pungli di sekolah

Berikut kami tuliskan secara lengkap 58 Jenis Pungli di sekolah yang dilaporkan satgas pungli dan perlu kita ketahui bersama agar tidak terjadi pelanggaran.

1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Uang paguyupan
10. Uang wisuda
11. Membawa kue/makanan syukuran
12. Uang infak
13. Uang foto copy
14. Uang perpustakaan
15. Uang bangunan
16. Uang LKS dan buku paket
17. Bantuan Insidental
18. Uang foto
19. Uang biaya perpisahan
20. Sumbangan pergantian kepala sekolah
21. Uang seragam
22. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
23. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
24. Uang bimbingan belajar
25. Uang try out
26. Iuran pramuka
27. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
28. Uang kalender
29. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
30. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
31. Uang PMI
32. Uang dana kelas
33. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
34. Uang UNAS
35. Uang menulis ijazah
36. Uang formulir
37. Uang jasa kebersihan
38. Uang dana social
39. Uang jasa menyebrangkan siswa
40. Uang map ijazah
41. Uang STTB legalisir
42. Uang ke UPTD
43. Uang administrasi
44. Uang panitia
45. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
46. Uang listrik
47. Uang computer
48. Uang bapopsi
49. Uang jaringan internet
50. Uang Matera
51. Uang kartu pelajar
52. Uang Tes IQ
53. Uang tes kesehatan
54. Uang buku TaTib
55. Uang MOS
56. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
57. Uang Tahunan {kegunaan gak jelas .

Demikian Semoga Informasi di atas bermanfaat untuk anda , mari sama sama kita hilangkan budaya pungli

Masyarakat NTT Siap Bumi Hanguskan FPI Sampai Habis Jika Berani Mengancam Nyawa Ahok

JAWARA POS. CF - Aksi Puluhan ribu massa dari FPI dan sejumlah ormas Islam berunjuk rasa untuk menuntut penangkapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) atas kasus dugaan penistaan agama jumat 14/10/2016 tampaknya masih saja menjadi topik pembicaraan netizen.

Hal ini selain dipicu oleh ulah imam besar FPI Habieb Rizieq yang secara terbuka menyerukan untuk membunuh Ahok, aksi tersebut juga masih menyerukan untuk tidak memilih pemimpin kafir.

Bahkan Habib Rizieq mengancam akan melakukan demo yang lebih besar lagi minggu depan bila Ahok belum ditangkap.

Di medsos hari ini dihebohkan postingan seorang pemuda kupang yang terang -terangan mengancam FPI.

Menurut pantauan redaksi dari komentar netizen, FPI dirasakan sudah meresahkan masyarakat dengan memperuncing isu SARA.

Padahal didaerah lain yang mayoritas non muslim, sangat mengargai muslim.

Seharusnya bila hanya membenci Ahok, tidak menggadang-gadang isu SARA sehingga masyarakat Indonesia di daerah lainnya tidak menjadi tersinggung.

Setelah status Gubernur Papua yang jadi viral, kini menyusul pemuda Kupang unjuk suara. Bahkan bisa jadi akan merambat ke daerah lain.

"Jika pemerintah tdk membubarkan FPI, maka kami Persatuan Pemuda NTT dari Timor Barat, Alor, Eks Timor Lezte, Sumba, Flores, dan Rote siap bubarkan FPI pengacau itu dgn cara kami sendiri..." tulis akun  Lasiga Pedroes di group FB " save ahok"

Postingan ini diposting 9 jam lalu dan sudah dishare 2.043 dan dilike sebanyak lebih dari 2400, dikomentari hampir 500 netizen.

"Belum termasuk P apua, Ambon dan Minahasa dengan pekik I Yayat U Santi, no rasa akang....... FPI! " tulis Akun Max Tamon 

"Klau fpi mau mmburkn pa ahok mka kmi gbungan sluruh masyarkt indo yg berkedaultan dn berpancasilais akn mmbubrkn kusus perusak"NKRI ini dngn cara orang yahudi mnghncurkan musuh"ny,,," tulis  Akun Morres S. Mon

" ingin kedamaian tapi mengapa ada orang yg ingin membenci satu pihak yaitu kristen emang y indonesia ini negara fpi dan mui sehingga mereka membenci non muslim.non muslim juga punya hak untuk menjadi pemimpin bukan cuma muslim ini negara indonesia bukan negara muslim jadi siapapun berhak untuk menjadi pemimpin." tulis akun Arnoldus Gemo Smw:

"  ia setuju.....karena FPi bisa merusak hubungan toleransi beragama di Indonesia yang selama ini sudah terjalin harmonis.......jangan karena ulah sekelompok orang yang mengatas namakan agama merusak NKRI..." tulis Akun Iwan Ampulembang

 "Aliran arab vs aliran budaya indonesia yg beraneka ragam.... Jangan biarkan FPI berkembang karena aliran kekerasan dan pengacau...." tulis akun Akun Tonny Liemantoro

" Kami putra putri indonesia tidak suka klu FPI bertindak anarkis di negara kami tercinta Kami putra putri indonesia bertumbah darah untuk ke utuhan NKRI ,Kami putra putri indonesia berbagai macam suku,budaya,d agama .salam satu jiwa NKRI " tulis akun Akun Ade Anto


Jubir Tim Ahok: Pernyataan Habib Rizieq Harus Dipidanakan


Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ansy Lema menilai pernyataan Habib Rizieq di muka umum yang mengajak dan menghasut orang untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap Basuki T. Purnama alias Ahok merupakan bentuk hate speech. Secara eksplisit, kata Ansy, Habib telah menebar kebencian beraroma SARA, bahkan mengajak melakukan tindak kekerasan.

"Jelas tindakan tersebut melanggar hukum dan karenanya harus dipidana. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak. Kebebasan individu ada batasnya, yakni dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Prinsipnya, kebebasan individu tidak boleh mengancam kebebasan individu lainnya," ujar Ansy di Jakarta, Senin (17/10/16).

Karena itu, kata Ansy, kemerdekaan menyatakan pendapat tidak berarti bisa bebas bicara apa saja. Dalam tatanan demokrasi, menurut dia, prinsip kebebasan individu tidak boleh mengancam kebebasan individu lainnya sebab demokrasi tidak hanya bersenyawa dengan kebebasan, tapi juga dengan ketertiban dan keteraturan (Order beyond the freedom).

"Ini hakekat demokrasi yang bermartabat dan bertanggung jawab. Apalagi, kita tahu bahwa sejatinya salah satu tujuan dasar negara dibentuk adalah untuk melindungi hak hidup warganya, bukan justru meniadakan hak hidup individu. Negara wajib menjaga hak hidup individu," tandas dia.

Ansy menegaskan, hak hidup adalah hak asasi yang melekat pada setiap individu warga negara. Karena itu, negara wajib melindungi hak hidup warganya yang merupakan amanat konstitusi.

"Maka, terhadap Rizieq yang telah secara jelas mengancam hak hidup pihak lain, negara mestinya bersikap tegas terhadapnya karena ia telah terbukti mengancam hak hidup individu lain. Negara tidak bisa mendiamkannya, sebab mendiamkan sama dengan negara melakukan kekerasan dengam pembiaran," tutur dia.

Lebih lanjut, Ansy mengatakan ruang publik mestinya diisi gagasan dan ide cerdas guna melakukan edukasi politik pada publik, bukan sebaliknya menyemai benih-benih permusuhan dengan mengekaploitasi isu SARA.

"Adalah tanggung jawab semua pihak untuk melakukan edukasi politik. Kualitas demokrasi ditentukan oleh sejauh mana rakyat mampu berargumentasi secara cerdas dan etis," ungkap dia.

Tantangan kita dalam membangun demokrasi hari ini, kata dia adalah mentransformasi masyarakat dari masyarakat percaya (believing society) menuju masyarakat menalar (reasoning/understanding society). Semakin banyak masyarakat menalar berarti mutu kualitas demokrasi kita makin baik.

"Ilustrasinya, jika binatang buas semisal ular ditakuti karena bisanya, harimau karena taring dan cakarnya, badak karena culanya, maka manusia disegani dan dihormati karena pemikiran dan hatinya. Jika mengandalkan fisik dan kekerasan, manusia tidak mungkin bisa menaklukkan binatang buas. Demokrasi mencegah perbedaan diselesaikan dengan cara buas, tetapi dengan mengandalkan cara cerdas," pungkas dia.

Aplikasi Buku Induk Siswa SD/SMP/SMA download

Aplikasi Buku Induk Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK - Merupakan Aplikasi Buku Induk Untuk Siswa SD/MI, SMP/MTS,SMA/SMK yang berbentuk file Exe. Salah Satu Fungsi Pokok Buku Induk adalah Untuk mencatat data Guru dan data Siswa yang ada pada instansi atau lembaga Pendidikan,


Setiap guru harus memiliki buku Induk yang berisi data dan informasi mengenai siswa di Sekolah. Buku Induk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai identitas siswa sehingga guru dapat mengenali dengan baik seluruh siswa yang diajar oleh guru tersebut. Setelah sebelumnya kami membagikan format Buku Induk siswa dengan menggunakan Excel,

pada kesempatan kali ini kami bagikan sebuah aplikasi pengelolaan Buku Induk yang dapat digunakan untuk menampung data induk siswa dan guru di sekolah. Aplikasi ini dapat dihubungkan dengan data yang terdapat dalam Excel dengan menggunakan menu Import Data. Selain itu juga aplikasi ini dapat dengan mudah digunakan dan sangat cocok untuk digunakan oleh setiap guru di Sekolah. Selengkapnya aplikasi Buku Induk Siswa dan Guru dapat Bapak/Ibu unduh pada link berikut ini. 

Download File Guru  Aplikasi Buku Induk Otomatis SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK Dibawah :

download open

Kode Ylix

Sambut MEA Siap-siap Para PNS Akan di Tes Kemampuan Tes Bahasa Inggrisnya Oleh BKD

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah bergulir sejak awal 2016, tanpa kita pungkiri tenaga kerja asing sudah berdatangan di negara kita untuk mencari rejeki di negara kita tercinta ini. Kemampuan bahasa asing dalam hali ini bahasa inggris adalah kunci utama dalam keberhasilan menyambut MEA ini. Oleh karena itu PNS dalam hal ini juga sangat di tuntut untuk bisa bahasa inggris sehingga lebih mudah menjalankan tugasnya di Era di gital saat ini.

Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kemampuan berbahasa Inggris para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok akan ditingkatkan.

Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), akan dilakukan uji kemampuan Bahasa Inggris untuk para ASN. "Kualitas kemampuan ASN yang akan ditingkatkan adalah kemampuan dalam Berbahasa Inggris," ujar Pelaksana Tugas Kepala BKD Kota Depok Widyati Riyandani di Balaikota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/9).

Ujian ini, lanjut Widyati, akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 September.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKD yang lainnya, Widyati menginformasikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok (Perwal) Nomor 28 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, banyak ASN yang saat ini telah mengajukan penyesuaian ijazah.

Jumlah yang melakukan pengajuan ke Badan Kepegawaian Daerah diluar dugaan.

Sebelumnya BKD hanya menargetkan 60 orang, namun pendaftar ujian penyesuaian berjumlah 160 orang.

Widyati menambahkan berkaitan dengan perwal tersebut, bagi ASN yang telah mengajukan Surat Keterangan telah Menempuh Pendidikan, saat ini pihak BKD tengah menyiapkan Perwal mengenai pendelegasian wewenang penandatangan surat tersebut.

"Untuk itu mohon bersabar untuk para ASN yang mengajukan," ujar Widyati.

Ada Apa Ini, Puluhan Orang Berbondong-bondong Mendatangi Rumah Anies Baswedan

Puluhan warga Ibu Kota siang ini mendatangi rumah Anies Baswedan. Mereka mendorong eks-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu maju Pilgub DKI. Anies menunggu panggilan takdir.

 

"Saya sudah mendengar aspirasinya, dari dulu menjalankan saja seperti air mengalir. Belum ada keputusan apa-apa hingga saat ini, semua di tangan partai politik," kata Anies Baswedan saat menemui sekitar lima puluh warga Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, di kediamannya di Jl Lebak Bulus Dalam II No. 42, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016).

 

Dia sedikit bicara soal pertemuannya dengan kandidat cagub DKI dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, Senin (19/9) malam kemarin. Dia bicara tentang pertemuan keduanya yang membahas seputar masa depan Jakarta.

"Sandiaga bukan orang lain, teman lama. Sandiaga menceritakan apa yang sudah dilakukan, koalisi kekeluargaan akan mengusung dengan Pak Sandi. Keputusannya ada pada partai politik," katanya.

 

"Dengan semua saya bekerjasama dengan baik termasuk Ahok-Djarot dan tidak hanya dengan Pak Sandiaga Uno," sambungnya.

 

Sebelumnya diberitakan Anies menerima lima puluhan warga DKI yang mengaku korban penggusuran. Mereka mendorong Anies maju Pilgub DKI.

Menteri Mulyani Jawab Soal Sindiran Presiden Jokowi Soal PNS Yang Hanya Urus SPJ

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menegurnya terkait banyak aparatur sipil negara (ASN) yang jarang turun ke lapangan karena sibuk mengerjakan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Dia mengaku telah memerintahkan Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan agar terjadi penyederhanaan dalam pelaporan keuangan serta surat pertanggungjawaban lainnya. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar penyederhanaan pelaporan keuangan tidak justru menjadikan statusnya disclaimer.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menegurnya terkait banyak aparatur sipil negara (ASN) yang jarang turun ke lapangan karena sibuk mengerjakan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Dia mengaku telah memerintahkan Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan agar terjadi penyederhanaan dalam pelaporan keuangan serta surat pertanggungjawaban lainnya. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar penyederhanaan pelaporan keuangan tidak justru menjadikan statusnya disclaimer.

"‎Saya minta ke Perbendaharaan memperbaiki Permenkeu‎ dengan tujuan menyederhanakan format laporan bentuk laporan dan detil dan tentunya kami harus konsul ke BPK, agar penyederhanaan itu tidak menjadikannya disclaimer," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, aturan pelaporan keuangan yang ada memang masih cukup rumit. Sebab, berdasarkan petunjuk teknis (juknis), masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) diharuskan membuat pelaporan dalam setiap belanja yang dilakukannya. 

"Jadi 6-8 pelaporan. Jadi saya minta semua K/L meniadakan juknis itu menjadi satu PMK. Dibuat sesederhana mungkin dan mengurangi beban mereka," imbuhnya.

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak ribet dan terlalu bertele-tele.

Sebab, hal tersebut mengakibatkan 60%-70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia hanya sibuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ).

Jokowi menilai metode akuntansi yang terlalu bertele-tele tersebut sangat keliru. Laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan sekalipun harus dibuat simpel, sehingga tidak membuat aparatur negara terlalu sibuk dengan rutinitas itu dan melupakan pekerjaan penting lainnya.

"Kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru. Semua orang akan meminta meja, semua orang akan minta kursi untuk apa? Untuk tulis-menulis menyiapkan SPJ. Saya enggak tahu juga SPJ tuh apa saya enggak ngerti. Yang saya tahu SPJ itu surat pertanggungjawaban. Isinya apa gak ngerti saya," kata Jokowi.

Dia mencontohkan, saat ini banyak guru dan kepala sekolah yang justru tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar lantaran sibuk mengurus SPJ. Selain itu, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang seharusnya lebih sering berada di lapangan justru berada di balik meja karena mengurus SPJ.

"Mohon maaf PU itu harusnya konsentrasi 80% ngontrol jalan. Ngontrol irigasi yang rusak, ngecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi coba lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," sindir Jokowi.

"‎Saya minta ke Perbendaharaan memperbaiki Permenkeu‎ dengan tujuan menyederhanakan format laporan bentuk laporan dan detil dan tentunya kami harus konsul ke BPK, agar penyederhanaan itu tidak menjadikannya disclaimer," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, aturan pelaporan keuangan yang ada memang masih cukup rumit. Sebab, berdasarkan petunjuk teknis (juknis), masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) diharuskan membuat pelaporan dalam setiap belanja yang dilakukannya. 

"Jadi 6-8 pelaporan. Jadi saya minta semua K/L meniadakan juknis itu menjadi satu PMK. Dibuat sesederhana mungkin dan mengurangi beban mereka," imbuhnya.

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak ribet dan terlalu bertele-tele.

Sebab, hal tersebut mengakibatkan 60%-70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia hanya sibuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ).

Jokowi menilai metode akuntansi yang terlalu bertele-tele tersebut sangat keliru. Laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan sekalipun harus dibuat simpel, sehingga tidak membuat aparatur negara terlalu sibuk dengan rutinitas itu dan melupakan pekerjaan penting lainnya.

"Kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru. Semua orang akan meminta meja, semua orang akan minta kursi untuk apa? Untuk tulis-menulis menyiapkan SPJ. Saya enggak tahu juga SPJ tuh apa saya enggak ngerti. Yang saya tahu SPJ itu surat pertanggungjawaban. Isinya apa gak ngerti saya," kata Jokowi.

Dia mencontohkan, saat ini banyak guru dan kepala sekolah yang justru tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar lantaran sibuk mengurus SPJ. Selain itu, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang seharusnya lebih sering berada di lapangan justru berada di balik meja karena mengurus SPJ.

"Mohon maaf PU itu harusnya konsentrasi 80% ngontrol jalan. Ngontrol irigasi yang rusak, ngecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi coba lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," sindir Jokowi. (ekbis.sindonews.com)

Akhirnya Megawati Sukarnoputri Beberkan 3 Cagub Yang Masuk Opsi Utama- Yang NO 1 Bikin Kaget…

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Djarot Saiful Hidayat menyebut partainya membahas tiga bakal calon gubernur yang akan diusung padaPilkada DKI Jakarta 2017.

Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok:




1. Pak Ahok.

2. Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) masuk (pembahasan bakal calon gubernur),
3. Pak Buwas (Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso),”

Tetapi Risma tidak jadi maju ke pilkada DKI 2017, Risma tetap di Surabaya, kata Djarot di kantor DPC PDI-P Jakarta Timur, Pondok Kelapa, Minggu (18/9/2016).

Dia memandang, masing-masing kader memiliki jagoannya sendiri untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini, lanjut dia, merupakan suatu hal yang sah. Nantinya masing-masing argumentasi kader akan dirapatkan di rapat DPP PDI-P.


“Bagaimanapun juga indikasi kuatnya, sekali lagi, (PDI-Pmengusung) ke petahana,” kata Djarot.
Dia mengatakan, mesin partai sudah mulai bergerak untuk bersatu memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Ibarat mengendarai mobil, saat ini PDI-P sudah masuk gigi dua, yakni dengan memberi pembekalan kepada pengurus pratamaPDI-P. Kemudian masuk gigi tiga dengan mengumpulkan seluruh pengurus hingga 25.000 anak ranting PDI-P. Terakhir, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan memberi pembekalan kepada calon kepala daerah yang diusung.


“Artinya ini mesin partai sudah mulai beres, mulai bergerak. Anda tahu bahwa ada satu budaya di PDI-P, apapun yang diputuskan DPP, mereka akan siap memenangkan,” kata Djarot.


Hingga kini, PDI-P belum mengumumkan sikap mereka padaPilkada DKI Jakarta 2017. PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Mereka memiliki sebanyak 28 kursi diDPRD DKI Jakarta.


Beredar kabar, PDI-P akan kembali mengusung pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017.(*)


TERIMAKASIH TELAH BERKUNJUNG.MARI BERAMAL DENGAN HANYA KLIK IKLAN KAMI.